Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro Bersama OJK Bahas Penguatan Kredit Koperasi dan WKM di Sumsel

Palembang, (Radar Lembak) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, menggelar ngobrol santai dalam rangka kunjungan kerja reses. Kegiatan ini berlangsung di Koantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (4/3/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sektor koperasi dan Wirausaha Kecil dan Menengah (WKM), khususnya di Sumatera Selatan.

Dalam kesempatan itu, Fauzi Amro menyoroti besarnya potensi perputaran uang di sektor kredit koperasi. Menurutnya, meskipun nilai pinjaman rata-rata relatif kecil, yakni sekitar Rp1.200.000, namun akumulasi perputaran dana di koperasi dinilai sangat signifikan, bahkan melebihi kredit di lembaga keuangan tertentu.

Ia juga menyinggung pentingnya implementasi Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2024 (POJK 19/2024) sebagai bentuk perlindungan dan penguatan terhadap ekosistem keuangan, termasuk koperasi dan pelaku usaha kecil. Regulasi tersebut, menurutnya, merupakan hasil inisiasi OJK bersama DPR RI melalui pembahasan yang panjang dan komprehensif.

“Kelahiran POJK Nomor 19 Tahun 2024 ini merupakan bentuk perlindungan jangka panjang yang diinisiasi oleh OJK dan disetujui bersama DPR. Kita banyak berdiskusi di situ untuk memastikan keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Fauzi.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa jumlah WKM di Sumatera Selatan mencapai sekitar 1,7 juta pelaku usaha. Angka tersebut dinilai sebagai potensi besar yang perlu dikelola secara terstruktur melalui pengklasteran berdasarkan jenis usaha.

“Nah ini tinggal bagaimana kita mengklasterkan jenis usahanya seperti apa, sehingga pembinaan dan akses pembiayaan bisa lebih tepat sasaran,” tambahnya.

Fauzi Amro juga berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah, koperasi, WKM, serta perbankan dalam mendorong penyaluran kredit yang lebih optimal. Ia menekankan pentingnya sistem penilaian atau skor kredit agar penyaluran pembiayaan dapat terukur dan tepat guna.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya aspek pendidikan dan literasi keuangan bagi pelaku usaha, agar kebijakan dan program pembiayaan yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kolaborasi yang lebih kuat antara OJK, DPR RI, pemerintah daerah, serta sektor perbankan dalam memperkuat peran koperasi dan WKM sebagai pilar utama perekonomian daerah, khususnya di Sumatera Selatan. (Mawid)