Infrastruktur, Pendidikan, Sosial, dan Air Bersih Dominasi Usulan Warga dalam Reses DPRD Dapil III Rejang Lebong

Rejang Lebong, (Radar Lembak)
Tujuh anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dari Daerah Pemilihan (Dapil) III menggelar kegiatan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) masa sidang pertama tahun 2026 di Aula Kantor Camat Binduriang, Minggu (25/1/2026).

Ketujuh anggota dewan tersebut yakni Ricko Chandra, SH (Gerindra), Nirwan Paraji, S.Sos (NasDem), Endang Ismarinda, SP (PKB), Destiansyah (PDI Perjuangan), Rosni Harwarna (Golkar), Benny Sanjaya (Demokrat), dan Saibani (PAN).

Reses perdana tahun 2026 ini turut dihadiri Camat Binduriang, Kepala Dinas Sosial Hambali, Kepala Dinas Pendidikan, Direktur PDAM Kota Curup, perwakilan Bappeda, PUPR, Dinas Kesehatan, serta masyarakat dari lima kecamatan dalam wilayah Dapil III.

Anggota DPRD Rejang Lebong dari Dapil III, Benny Sanjaya, mengatakan bahwa reses ini menjadi momentum penting bagi pihaknya untuk kembali menjemput aspirasi masyarakat secara langsung.

“Dalam reses masa sidang pertama tahun 2026 ini, kami menerima banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat di lima kecamatan, yakni Binduriang, Sindang Beliti Ilir, Sindang Beliti Ulu, Kota Padang, dan Padang Ulak Tanding,” ujar Benny.

Ia menyebutkan, aspirasi yang disampaikan warga didominasi usulan di bidang infrastruktur, pendidikan, sosial, dan air bersih.

Dari Desa Kepala Curup, masyarakat mengusulkan peningkatan kualitas jalan penghubung Desa Kapung Jeruk, Kepala Curup, hingga Desa Apur sepanjang 13 kilometer untuk menunjang kelancaran distribusi hasil bumi.

Sementara dari Kecamatan Kota Padang, warga mengusulkan peningkatan jalan lingkungan di Kelurahan Bedeng SS, pembangunan jembatan, serta pembangunan jalan penghubung dari Desa Lubuk Mumpo menuju Trans Lubuk Mumpo.
Di Kecamatan Sindang Beliti Ilir, masyarakat meminta lanjutan pengaspalan hotmix di Desa Merantau.

Tidak hanya infrastruktur, sektor pendidikan dan sosial juga menjadi perhatian. Benny mengungkapkan, banyak warga mengusulkan agar Dinas Pendidikan lebih memperhatikan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selain itu, warga juga meminta kepada Dinas Sosial agar penerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT diberi tanda atau stiker, guna memastikan bantuan tepat sasaran.

“Kami berharap OPD terkait, mulai dari PUPR, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta instansi lainnya dapat mengoordinasikan dan menindaklanjuti keluhan masyarakat, khususnya di wilayah Lembak dan Dapil III,” tegas politisi Partai Demokrat tersebut.

Benny juga menyoroti persoalan air bersih. Ia meminta pihak PDAM segera mengatasi permasalahan distribusi air di Kecamatan Padang Ulak Tanding, Sindang Beliti Ulu, dan Kota Padang.

“Hampir setiap hari kami menerima laporan masyarakat terkait air bersih. Ini harus menjadi perhatian serius,” katanya.

Di bidang kesehatan, Benny menegaskan agar pelayanan tidak dipersulit, terutama bagi warga pemegang BPJS. Jika status BPJS belum aktif, pihak terkait diminta membantu proses pengaktifannya.

Sementara di sektor pendidikan, kondisi sekolah di Kecamatan Binduriang menjadi sorotan. Rendahnya minat masyarakat menyekolahkan anak di wilayah tersebut dinilai sebagai pekerjaan rumah bersama.

“Ini menjadi PR kita bersama, agar kualitas pendidikan di Binduriang bisa meningkat dan kepercayaan masyarakat kembali tumbuh,” tutup Benny.
(Mawid/ADV)