Fauzi Amro Buka Peluang Bantuan UMKM Lubuk Linggau di 2027, Pemkot Diminta Segera Benahi Data

Lubuk Linggau, (Radar Lembak) – Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Lubuk Linggau berpeluang mendapatkan bantuan pada awal 2027 mendatang.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, H. Fauzi Amro, menyatakan siap mendorong program bantuan bagi pelaku UMKM. Namun, ia mengingatkan bahwa peluang tersebut sangat bergantung pada kesiapan dan keakuratan data UMKM di daerah.

Fauzi meminta Pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh pelaku UMKM.

Menurutnya, data tidak boleh hanya mencatat jumlah pelaku usaha, tetapi juga harus menggambarkan kondisi dan kebutuhan masing-masing UMKM. Mulai dari usaha kecil, menengah hingga pelaku usaha yang sudah berkembang.

“Saya minta pemerintah Kota Lubuk Linggau melalui Dinas UMKM menginput data UMKM yang ada di Kota Lubuk Linggau, mulai dari UMKM kecil, menengah sampai UMKM yang besar,” ungkap Fauzi.

Ia menegaskan, data yang akurat menjadi dasar agar bantuan yang nantinya disalurkan benar-benar tepat sasaran.

“Insya Allah kalau datanya sudah akurat dan tepat, nanti di awal tahun 2027 saya akan memulai meluncurkan bantuan, baik berupa barang maupun berupa anggaran. Tapi dengan data UMKM yang akurat,” tegasnya.

Pernyataan tersebut disampaikan Fauzi saat menghadiri kegiatan Publik Berbicara Badan Supervisi Bank Indonesia (BSBI) bertema “Tata Kelola Sistem Pembayaran” di Ballroom Hotel Dewinda Lubuk Linggau, Selasa (11/8/2026).

Fauzi menilai, persoalan data tidak boleh dianggap sepele. Sebab, program bantuan yang tidak ditopang data yang valid berpotensi menimbulkan persoalan dalam penentuan penerima.

Selain mendorong penguatan UMKM, Fauzi juga menyoroti perkembangan sistem pembayaran digital yang semakin cepat. Menurutnya, digitalisasi harus mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Salah satunya melalui penggunaan QRIS yang dinilai semakin memudahkan pelaku usaha menerima pembayaran dari konsumen tanpa harus selalu mengandalkan transaksi tunai.

Namun, transformasi digital tersebut juga harus dibarengi edukasi dan perlindungan kepada masyarakat agar penggunaan sistem pembayaran digital berlangsung aman dan memberikan manfaat maksimal.

Sementara itu, Ketua BSBI Muhammad Nawir Messi menjelaskan bahwa perkembangan sistem pembayaran saat ini tidak terlepas dari pesatnya digitalisasi.

“Dulu apa-apa harus bawa cash. Mau belanja bawa duit banyak. Sekarang cukup bawa HP, transfer, bayar,” ujarnya.

Menurutnya, digitalisasi memberikan kemudahan sekaligus menghadirkan tantangan baru. Karena itu, BSBI berupaya menyerap langsung berbagai masukan dan persoalan masyarakat terkait sistem pembayaran.

Ia menjelaskan, BSBI memiliki peran membantu DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap Bank Indonesia, khususnya berkaitan dengan tata kelola, akuntabilitas, transparansi dan peningkatan kinerja.

“BSBI itu pembantunya DPR. Tugas kami membantu DPR dalam melakukan pengawasan tertentu terhadap Bank Indonesia,” jelasnya. (Mawid)